Jangan Habiskan Uang Negara Untuk Pencitraan

24-05-2017 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan  program dan kinerja pemerintah tidak hanya untuk kepentingan pencitraan semata. Pasalnya hal ini mengakibatkan  anggaran negara terpakai hanya untuk urusan yang tidak tepat sasaran, tanpa hasil kerja yang memberikan manfaat bagi rakyat. Dia merasa amat terpanggil untuk meluruskan opini publik apabila masyarakat hanya hanyut pada arus opini pencitraan pemerintah.

 

"Kita kepingin anggaran jangan dibuang-buang untuk urusan nggak jelas. Kalau mau bangun LRT jangan hanya untuk angkutan penumpang saja, karena Batam itu adalah kota industri, maka sarana transportasi harus diprioritaskan untuk kepentingan industri," papar Bambang di ruang kerjanya Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta,  saat menerima perwakilan dari BP Batam yang mempresentasikan rencana pembangunan LRT, Selasa (23/5/2017).

 

Bambang menekankan agar, jangan sampai anggaran negara habis hanya untuk pencitraan pemerintah saja. "Kalau di Batam dibangun LRT hanya untuk angkutan penumpang saja jelas tidak tepat sasaran karena yang dibutuhkan Batam adalah transportasi untuk kepentingan industri," ungkap Bambang.

 

Dia mengungkapkan Batam adalah area industri, bukan untuk perumahan. Kalau membangun LRT untuk pelayanan permukiman warga konsepnya salah. Batam adalah kawasan ekonomi khusus untuk industri, dan itu harus diperkuat dengan basis transportasi logistik.

 

"Kalau 7 trilyun anggaran hanya untuk LRT untuk 10 kota, ini benar-benar dilaksanakan, maka akan menggerus APBN kita. Kalau duit dibuang-buang, mendingan dipakai untuk kepentingan yang benar untuk masyarakat," ujar Bambang. (eko/sc), foto : jayadi/hr.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...